- Pada Juli 2017, pipa konsentrat PT Freeport Indonesia di sejumlah titik lokasi yang terbentang dari Distrik Tembagapura hingga Pelabuhan Amamapare, Mimika Timur Jauh dipotong oleh orang tak dikenal. Sebagian pihak meyakini, pemotongan tersebut merupakan aksi sabotase terlebih bukan sekali saja aksi semacam ini terjadi. Pihak kepolisian menyatakan adanya sabotase serta menyebut tindakan pemotongan itu sebatas "aksi kriminal."Aksi-aksi langsung dengan tujuan menyelamatkan lingkungan tak hanya terjadi areal PT Freeport. Di banyak tempat, ada saja yang bergerak langsung secara militan dan melompati prosedur-prosedur yudisial yang terlanjur impoten menghukum para perusak lingkungan. Setahun lalu di Amerika Serikat, Emily Johnson dan keempat rekannya Annette Klapstein, Leonard Higgins, Ken Ward, dan Michael Foster mematikan sistem jaringan pipa di sepanjang garis wilayah Amerika hingga Kanada. Kelima aktivis lingkungan tersebut menyatakan minyak memperparah kerusakan lingkungan dan tak ada upaya untuk memperbaikinya. Dalam aksinya, kelima aktivis anggota Climate Direct Action ini memutus jaringan pipa di sejumlah daerah seperti Washington, Montana, Minnesota, dan Dakota Utara. Jaringan pipa minyak yang disasar Climate Direct Action itu menghasilkan 2,8 juta barel minyak per hari atau sekitar 15 persen dari total konsumsi warga mengaku telah merencanakan matang-matang aksi tersebut, mulai dari penelitian terhadap situasi sekitar hingga koordinasi dengan insinyur minyak perusahaan bersangkutan. Aksi Johnson dan kawan-kawan itu merupakan puncak dari kemarahan atas pembangunan pipa lintas negara bagian. Terlebih lagi, surat peringatan yang dua kali mereka kirimkan tak berbuah balasan. Perusahaan minyak yang disasar adalah Dakota Access Pipeline yang membawa minyak dari Dakota sampai Pantai Teluk Amerika. Operasi Dakota Access Pipeline berpotensi besar mengakibatkan kerusakan lingkungan dan meracuni air minum wilayah Dakota dengan zat-zat kimia yang berbahaya. Pihak kepolisian pada akhirnya menangkap Johnson dan rekan-rekannya di Washington, Montana, dan Dakota Utara. Atas perbuatannya, seperti dilansir The Guardian, Johnson dijatuhi sanksi 20 tahun penjara serta denda sebesar $40 ribu. Sidang untuk kasus Johnson rencananya diadakan pada bulan Desember nanti. Johnson merasa ditangkapnya dirinya adalah blessing in disguise. Setidaknya, dengan pengadilan tersebut ia bisa menunjukkan kepada publik bahwa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan minyak tidak sebatas isapan jempol seorang hakim di North Dakota menyatakan kepada Johnson dkk bahwa ia "takkan membiarkan mereka mengadili kebijakan energi AS."Kekerasan terhadap properti Aksi-aksi langsung melawan perusahaan yang bermasalah secara ekologis mulai marak pada tahun 1970-an. Dalam perkembangannya, ada dua taktik yang selama ini dijalankan dengan atau tanpa kekerasan. Kekerasan yang dimaksud umumnya mengerucut pada perusakan properti alih-alih melukai atau menghilangkan nyawa orang lain. 'Monkey-wrenching', demikian aksi-aksi semacam itu dikenal, diambil dari novel karya Edward Abbey berjudul The Monkey Wrench Gang 1975 yang mengisahkan tindakan-tindakan empat aktivis anarkis Amerika yang menghancurkan tiang listrik, papan reklame serta ikon-ikon kultural industrialisasi lainnya, dan berpuncak dengan meledakkan jembatan di atas Sungai Colorado. Mereka melakukan semua itu atas nama “membela lingkungan.” Pesan dalam buku itu kira-kira seperti ini mereka yang peduli dengan lingkungan berhak menggunakan semua taktik termasuk menghilangkan nyawa guna menghentikan pembangunan. Seiring waktu, novel Abbey menginspirasi lahirnya gerakan-gerakan ekologis radikal. Salah satu yang pertama muncul adalah entitas bernama Fox, yang terkenal dengan aksi-aksi yang dilakukan seorang diri, misalnya menyabotase saluran pembuangan pabrik dan cerobong asap. Selain Fox, ada juga nama-nama semacam Bolt Weevils di Minnesota dan Eco Raiders di Arizona. Adapun kelompok yang mengambil taktik non-kekerasan juga tak kalah banyak. Salah satu contoh terkemuka adalah yang dilakukan Julia Butterfly Hill. Dalam kampanyenya, ia duduk di pucuk pohon redwood tumbuhan langka di Amerika selama 738 hari berturut-turut pada Desember 1997 untuk mencegah penebangan hutan oleh Pacific Lumber Corporation. Hasilnya? Penebangan dibatalkan. Tak dapat dipungkiri, aksi-aksi sabotase membuat aparat keamanan kalang kabut. FBI, misalnya, memasukkan sejumlah kelompok pecinta lingkungan hidup ke dalam daftar pelaku terorisme domestik. Konsekuensi hukuman yang semula hanya 2 sampai 4 tahun penjara berubah menjadi 20 tahun penjara, bahkan seumur 2008, Lauren Regan, pengacara Civil Liberties Defence Centre yang berkantor di Oregon, menyatakan bahwa pemerintah memburu para aktivis lingkungan dan mengawasi mereka secara ketat. Para pelaku pembakaran pabrik sebelum 2001 tahun terjadinya serangan ke WTC juga diancam dengan pasal-pasal terorisme. Provokator digerakkan untuk merusak gerakan-gerakan ini secara hanya itu, tuduhan "komunis" pun dilancarkan. Jika pada 1950an pemerintah AS menahan aktivis kebebasan sipil seraya membangkitkan histeria anti-komunis Red Scare, kini publik dihadapkan dengan propaganda ketakutan yang populer disebut sebagai '“Green Scare", yang merujuk pada kebangkitan aktivisme lingkungan. Aksi Simbolik Apakah praktik-praktik sabotase juga terjadi di Indonesia? Pius Ginting, aktivis AEER Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat berpendapat, aksi perlawanan terhadap korporasi-korporasi yang dianggap merusak lingkungan tidak sampai pada tahapan sabotase seperti di Amerika. “Istilah yang pas mungkin civil disobedience atau pembangkangan kelompok sipil. Dengan apa mereka melakukan civil disobedience? Salah satu yang mudah yakni dengan melakukan aksi demonstrasi lebih dari waktu yang ditentukan atau masuk ke area tambang. Masuk area tambang ini secara peraturan dibilang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan. Masyarakat menggunakan taktik ini karena ada alasan moral. Apabila mengikuti aturan, maka tidak akan cukup sebab tidak ada perubahan dan perhatian,” ujar Pius kepada Tirto lewat sambungan telepon. Ia menambahkan, “Semua aksi pembangkangan yang dilakukan masyarakat sipil ditempuh dengan langsung, damai, dan tanpa kekerasan non-violence. Tidak ada yang melakukan aksi semacam sabotase dan lain sebagainya.” Namun menurut Pius, aksi-aksi damai tersebut tak jarang justru dibalas dengan tindakan represif aparat berwenang. Salah satunya terjadi pada awal 2017, saat pos tenda perjuangan warga penolak pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang dirusak orang tak memang terjadi aksi sabotase lingkungan seperti yang dilakukan Johnson dan kawan-kawannya di Amerika, pihak berwenang dengan mudah bakal menjerat pelaku menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Untuk pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan mengganti kerugian atas dampak dari tindakan yang dilakukannya. Sedangkan pihak berwenang tak jarang menggunakan Pasal 406 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapapun yang terbukti melawan hukum dengan menghancurkan hingga merusak dapat diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda sedikitnya 450 ribu rupiah. Di lain sisi, penerapan pasal perusakan bisa ditujukan terhadap korporasi atau perusahaan yang dianggap merusak lingkungan. Sebagai contoh, katakanlah, kerusakan lingkungan yang timbul akibat pencemaran limbah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sanksi pidana berkaitan mengenai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan korporasi diatur lewat Pasal 60 jo. Pasal 104. Kedua pasal tersebut menegaskan setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah tanpa izin dan bagi mereka yang melanggarnya akan dikenai sanksi pidana tiga tahun penjara dan denda sebanyak tiga miliar. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, perusahaan wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu seperti memasang dan memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan. Selain itu, korporasi diwajibkan juga memulihkan fungsi lingkungan sebagaimana kondisi semula. Meski tidak terjadi aksi sabotase secara langsung, masyarakat tak jarang melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes. Pada 2012, masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat menolak eksplorasi emas yang dilakukan PT Sumber Mineral Nusantara. Namun bupati Bima bersikukuh tidak mencabut izin tambang emas PT SMN. Muak karena bebalnya sikap bupati, warga Bima datang menghampiri kantor bupati Bima dan sebelumnya, aksi simbolik memprotes keberadaan perusahaan-perusahaan tambang yang bersengketa dengan tanah warga. Objek yang jadi sasaran gerai McDonald's. Pelaku melempar batu bata ke arah jendela McDonald's serta meninggalkan catatan bertuliskan, "Kami menyadari apa yang telah dilakukan perusahaan multinasional Anda kepada masyarakat Kulon Progo, Takalar, Bima, dan tempat-tempat lain. Kami marah dan akan berbuat lebih banyak!"Tiga hari setelahnya, sebuah mesin ATM BCA dibakar. Pelaku meninggalkan catatan "Kami tidak ingin menyakiti siapapun, penghancuran harta benda bukanlah kekerasan! Negara, militer, polisi, dan kapitalis adalah teroris sesungguhnya!" Berdasarkan penemuan surat itu ditandatangani oleh kelompok yang menamakan dirinya 'Front Insureksi Got is[t] Tot'. Aksi pembakaran belum berhenti. Tercatat, kejadian serupa juga terjadi di Manado dan Bandung. Selepas dibakar, pelaku pun meninggalkan pesan sama yang intinya menolak penjarahan lahan oleh bisnis akhirnya, metode sabotase dalam gerakan lingkungan hidup memang sangat jarang diambil di Indonesia. Cara-cara yang selama ini ditempuh cenderung simbolik dan tanpa kekerasan. Tapi jika jalur-jalur hukum buntu, bukan tidak mungkin bahwa sabotase dan serangan langsung jadi prospek yang dilirik. - Hukum Reporter M Faisal Reza IrfanPenulis M Faisal Reza IrfanEditor Windu Jusuf

Pasal92: Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Aksi dan DemonstrasiEdy Nugraha Sering di suatu universitas, mahasiswa dalam menyikapi suatu isu, biasanya mereka melakukan aksi. Misalnya saja seruan aksi tolak UU BHP. Beberapa hari yang lalu pula saya mendengar obrolan orang lain bahwa ada demonstrasi di depan DPR. Kedua pernyataan tersebut merujuk pada hal yang sama, namun ada beberapa perbedaaan makna. Demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa KBBI Edisi Ketiga 2007. Masyarakat memang kerap menggunakan kata ini ketika melihat segerombolan orang yang berbondong-bondong membawa spanduk, meneriakkan seputar masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Dilihat dari artinya, kata demonstrasi memiliki konotasi negatif, yaitu pada kata protes yang berarti ketidaksetujuan, penentangan, dan penyangkalan. Aksi adalah gerakan, tindakan, dan sikap KBBI Edisi Ketiga 2007. Kata ini lebih bermakna netral dan luas dibandingkan kata demonstrasi karena aksi tidak selalu protes, bisa saja sebagi dukungan ataupun tuntutan yang sama sekali berbeda dengan makna protes. Demonstrasi merupakan bagian dari aksi karena hal itu adalah salah satu bentuk tindakan. Maka sering kita dengar di media massa “aksi demonstrasi” atau “aksi unjuk rasa”. Mungkin ini merupakan alasan mahasiswa lebih suka menggunakan kata aksi. Oh iya, aksi—dalam istilah politik Belanda ketika memerangi Indonesia untuk menjadikan jajahannya—berarti gerakan yang bermaksud memulihkan keamanan. Nah, jika dalam aksinya mahasiswa sering menimbulkan kericuhan, sesungguhnya siapa yang sering melakukan aksi? Yap, jawabannya adalah aparat keamanan atau polisi. Lihat Bahasa Selengkapnya

Stalematemerupakan suatu bentuk akomodasi, di mana pihak-pihak yang bertentangan sama-sama memiliki kekuatan seimbang, hingga mereka tiba pada suatu posisi 'maju tidak bisa, mundur pun tak dapat'. Oleh karena itu, situasi ini sering membentuk kompromi baru dalam penyelesaian konfliknya.

Hai teman, Seperti yang Anda ketahui, kami mencoba memberikan jawaban yang paling relevan di internet. Dan sekarang, giliran permainannya TTS Pintar Sama sama melakukan aksi terhadap pihak lain. Bahasa permainan adalah bahasa Indonesia dan ada dalam banyak bahasa lainnya. Ini tidak begitu penting bagi kami, topik ini hanya dengan bahasa kami. Kunci Jawaban TTS Pintar Sama sama melakukan aksi terhadap pihak lain Koaksi Hanya itu yang harus kami tunjukkan. Silakan pertimbangkan mengunjungi kami untuk tingkat tambahan. Untuk mendapatkan semua jawaban dari permainan, Anda hanya perlu melihatnya Jawaban TTS Pintar dan untuk mengunjungi tts berikutnya, lihat topik ini Campur / Bergaul Campur / Bergaul. Sampai jumpa Navigasi pos

AnakMelampiaskan Nafsu Syahwat Pada Ibu Kandung Berhubungan Badan Di Depan Mayat Yang Mereka Bunuh Nahasnya, aksi ibu dan anak tengah berhubungan intim itu tertangkap basah oleh sang suami yang pulang ke rumah lebih awal dari yang diperkirakan "Saya sangat terkejut dan kecewa ketika melihat anak saya sedang berhubungan badan bersama istri saya Soal ini berkaitan dengan materi interaksi sosial dan poin pertanyaan adalah aspek sosial dan kemanusiaan yang terlibat dalam proses interaksi sosial. Aspek sosial dan kemanusiaan yang ikut terlibat dalam interaksi sosial yaitu emosi, fisik, dan kepentingan. Di dalam interaksi, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respons atau reaksi. Aspek yang terlibat tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut Emosi atau perasaan. Individu - individu yang berinteraksi sosial akan memahami perasaan orang lain, misalnya dengan raut wajah, kata - kata atau nada berbicaranya. Fisik. Individu yang terlibat interaksi akan melakukan kontak fisik, seperti bersalaman, saling senyum, atau saling mengangguk. Kepentingan. Masing - masing individu ketika berinteraksi memiliki kepentingan yang harus dipenuhi. Sehingga dalam prosesnya akan menimbulkan kerjasama untuk saling memenuhi kepentingan itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa aspek sosial dan kemanusiaan yang terlibat dalam interaksi sosial adalah emosi, fisik, dan kepentingan.

9 menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi; 10. menetapkan tindak lanjut berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain hendaknya dituangkan dalam naskah kesepahaman yang dibuat antara kedua belah pihak yang disebut dengan Piagam Kerjasama

Sama sama melakukan aksi terhadap pihak lain — Kunci Jawaban untuk TTS Cari - kunci TTS Cari - Jawaban TTS Sistem kami menemukan 1 jawaban utk pertanyaan TTS. DwiYanto Nugroho juga mengatakan bahwa Brimob Banten tak hanya melakukan pengawalan saja, tapi personel juga melakukan pengamanan di gudang farmasi tersebut. "Kami dari Brimob Banten akan melakukan pengawalan dan pengamanan vaksin Covid Coronavac ini sampai nanti pendistribusian ke Kota atau Kabupaten yang ada di provinsi Banten," ucap Dwi

Tembagapura, 3 Juni 2017 Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan oleh satu istilah baru yang diperkenalkan oleh media. Istilah itu adalah persekusi yang merujuk pada tindakan penggerudukan massa ormas kepada individu-individu yang disinyalir melakukan penghinaan terhadap golongan agama atau masyarakat tertentu di media sosial. Banyak orang bertanya-tanya apa itu persekusi? Karena istilah ini tidak dikenal sebelumnya, dan bukan bahasa yang dipakai secara umum sehari-hari. Bagi saya pertanyaannya kemudian, apakah istilah baru ini tepat atau tidak dipergunakan dalam melaporkan peristiwa yang terjadi? Karena sering kali media menggunakan istilah-istilah yang kurang sesuai dengan peruntukannya, dimana terjadi pergeseran makna, oversimplifikasi, ataupun over-exaggeration/lebay. Secara kebahasaan, definisi persekusi adalah opresi atau kekerasan atau perlakuan buruk dikarenakan perbedaan ras, atau keyakinan politik atau keagamaan. Istilah ini diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan pengertian pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas’. Adapun pengertian operasionalnya seperti diterangkan dalam Piagam Roma adalah sebagai berikut “persekusi adalah tindakan-tindakan yang “dilakukan sebagai bagian dari serangan yang tersebar atau sistematis yang ditujukan kepada populasi sipil, dengan pengetahuan akan serangan tersebut“… Tindakan-tindakan tersebut terdiri dari pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, penahanan, penyiksaan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan tindakan di luar perikemanusiaan lainnya.” Dari pengertian di atas, nampaknya tindakan yang dilakukan ormas maupun oknum anggota ormas terhadap pelaku penghinaan kurang tepat apabila dikatakan sebagai persekusi. Dalam hal ini, sebuah aksi persekusi haruslah memenuhi beberapa kategori berikut Persekusi dilakukan oleh pihak yang lebih besar dengan dukungan atau pembiaran dari otoritas penguasa sewenang-wenang. Persekusi dilakukan kepada pihak-pihak lain murni karena kebencian yang melakukan persekusi karena perbedaan dalam hal pandangan agama, pilihan politik, etnisitas, budaya, dan lain-lain. Orang atau kelompok yang melakukan persekusi terlatih dan dibentuk khusus untuk melakukan tindakan-tindakan di atas. Tindakan yang termasuk persekusi antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, penahanan, penyiksaan, kekerasan seksual, diskriminasi. Sedangkan dalam kasus yang terjadi belakangan ini, bisa dilihat bahwa otoritas penguasa melalui aparat justru sangat melindungi individu yang menjadi “korban”. Sebagai catatan, saya menempatkan tanda kutip karena masih sangat bisa diperdebatkan apakah mereka benar-benar korban atau bukan. Dalam hal ini, aksi yang dilakukan tampaknya bukan berdasar hanya pada kebencian karena perbedaan agama atau pandangan politik atau entitas etnis, namun berdasar pada apa yang dilakukan “korban” yang memprovokasi kelompok masyarakat untuk melakukan aksi tersebut. Sebuah tindakan dinamakan persekusi apabila dilakukan merata kepada seluruh pihak yang memiliki pandangan sama dengan para “korban”, ini yang perlu digarisbawahi. Apa pun itu, dalam judul artikel ini saya masih menggunakan istilah “persekusi” dalam tanda kutip semata untuk memudahkan pembahasan. Satu hal yang dilupakan oleh media adalah bahwa “persekusi” ormas atau massa ini hanyalah sebuah reaksi dari aksi provokasi para “korban”. Secara kasat mata, status dan unggahan video yang mereka posting di akun sosial media mereka dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam UU ITE. Para “korban” rupanya lupa, atau pura-pura lupa??, kalau sosial media sosial adalah ruang publik, dan setiap aksi di ruang public akan memancing reaksi dari pengguna ruang lainnya. Para “korban” rupanya lupa, atau pura-pura lupa??, bahwa aksi postingan di dunia maya dapat mengundang reaksi di dunia nyata. Inilah hukum aksi reaksi yang berbeda dari hukum Newton yang mengatakan bahwa setiap aksi akan mendapatkan reaksi dengan jumlah energi yang sama. Dalam hubungan antar manusia, aksi yang dilakukan seseorang akan menuai reaksi dari orang lain dengan kekuatan dan bentuk yang tidak dapat diprediksi. Reaksi tersebut bisa jadi sebanding, lebih kecil, atau lebih besar kekuatannya dibanding aksi yang dilakukan tergantung pada kemampuan dan motivasi orang yang bereaksi, serta tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Para “korban” rupanya lupa, atau pura-pura lupa??, bahwa aksi di dunia maya tidak harus selesai di dunia maya, namun bisa berbalas reaksi di dunia nyata. Para “korban” rupanya lupa, atau pura-pura lupa??, bahwa kemampuan dan motivasi seseorang bisa jadi berlipat ganda ketika disinggung harga dirinya. Para “korban” rupanya lupa, atau pura-pura lupa??, bahwa aka nada implikasi-implikasi secara sosial maupun hukum yang harus dihadapi begitu mereka menekan tuts dan tombol di gadget untuk memposting status di timeline mereka. Saya tidak sedang memojokkan para “korban persekusi” akan aksi provokasi mereka. Pada dasarnya saya percaya bahwa seseorang wajib dijamin hak-hak menyatakan pendapatnya dan dilindungi dari tindak kekerasan pihak manapun. Yang jadi catatan adalah, hak menyatakan pendapat tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk mengungkapkan kebencian kepada orang lain ataupun melanggar harga diri orang lain. Saya mencoba mengingatkan kepada saya dan Anda bahwa selalu ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kita buat. Saya selalu percaya bahwa tingkat kemanusiaan seseorang ditentukan dari kesediaannya untuk menanggung konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Dan entah mengapa saya tidak menemukan kesediaan menanggung konsekuensi ini dari para “korban” “persekusi”. Para “korban” tampaknya hanya peduli perasaan menyenangkan ketika menumpahkan pemikiran, emosi, dan kebencian mereka tanpa peduli akan perasaan orang lain dan bagaimana orang lain akan bereaksi terhadapnya. Tampaknya mereka sama seperti kebanyakan kita, hanya mau menanggung konsekuensi yang menyenangkan saja. Dan ketika konsekuensi tidak menyenangkan muncul, kita berusaha menghindar atau meminta bantuan pihak lain untuk menghilangkannya, alih-alih kita menghadapinya sendiri sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi. Ya, salah satu keunikan kita sebagai manusia adalah kita memiliki ego yang kuat untuk cenderung memilih hal yang mengenakkan diri dan tidak mau mengakui kesalahan kita sendiri. Di sisi lain, kita bisa melihat bagaimana seseorang atau sekelompok orang bisa larut dalam dorongan pembalasan dan pelampiasan dendam. Niat mulia untuk membela kehormatan sayangnya tidak disertai ketangguhan untuk menahan emosi dari sebagian oknum anggota ormas. Mungkin mereka lupa, atau pura-pura lupa??, bahwa ketika kita ingin mendapatkan keadilan namun dengan cara-cara yang tidak adil, maka keadilan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Permasalahan yang mendasar di sini menurut saya bukanlah pada boleh atau tidaknya ormas tersebut menangani ujaran kebencian dengan konfrontasi secara langsung, tapi lebih kepada sejauh mana system dan perangkat hukum kita bisa meminimalisir potensi konflik yang dipicu oleh muatan ujaran kebencian di ruang publik. Lebih tepatnya, secepat apa aparat kepolisian bisa memproses terduga pelaku penghinaan atau ujaran kebencian secara hukum, sehingga tindakan-tindakan ekstra judisial bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Bukan hal yang aneh ketika aparat dipandang sangat lambat untuk merespons kasus-kasus semacam ini. Bahkan beberapa pihak ramai bersuara bahwa polisi berlaku tebang pilih dalam penegakkan UU ITE dan juga untuk kasus-kasus lainnya. Kasus “persekusi” yang terjadi akhir-akhir ini pun melahirkan tudingan bahwa polisi lebih berpihak kepada pihak yang melakukan provokasi dengan melakukan perlindungan kepada para “korban” namun lupa melakukan perlindungan kepada kebebasan dari kebencian yang menjadi hak dasar pihak lainnya. Dan hal ini seakan diamini dengan ditetapkannya status tersangka kepada pelaku “persekusi”, namun belum terdengar adanya proses hukum kepada “korban” sebagai pelaku penghinaan atau ujaran kebencian. Dan ketika persekusi sebenarnya berupa pengusiran dengan kekerasan, perusakan harta benda, hingga ancaman pembunuhan dialamatkan kepada golongan lain, aparat seolah tak berdaya bahkan untuk sekedar mengusutnya. Tudingan ketidakadilan yang dilemparkan kepada aparat kepolisian pun ujung tajamnya mulai diarahkan kepada rezim penguasa. Dan apabila isu ini tidak segera ditangani dengan hati-hati dan berkeadilan, bukan tidak mungkin pergesekan horizontal akan semakin membesar dan keutuhan bangsa ini berada dalam ancaman. Semoga bukan itu yang akan terjadi.

.

y504cnn92w.pages.dev/820

y504cnn92w.pages.dev/136

y504cnn92w.pages.dev/92

y504cnn92w.pages.dev/777

y504cnn92w.pages.dev/326

y504cnn92w.pages.dev/406

y504cnn92w.pages.dev/903

y504cnn92w.pages.dev/81

y504cnn92w.pages.dev/443

y504cnn92w.pages.dev/113

y504cnn92w.pages.dev/572

y504cnn92w.pages.dev/513

y504cnn92w.pages.dev/265

y504cnn92w.pages.dev/934

y504cnn92w.pages.dev/585

sama sama melakukan aksi pada pihak lain